 |
| Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya |
SOFIFI, JelajahMalut - Rupanya masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang belum mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025.
Sementara Batas pengumpulan RKA berakhir pada tanggal 30 Maret 2025.
Ada beberapa OPD yang belum memasukan RKA, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Sosial (Dinsos), " ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, Selasa (25/2).
Menurutnya, ada kemungkinan kendala yang dihadapi, termasuk soal data aset. Kedua OPD yang belum masukan RKA ini lantas uang persediaan atau UP belum bisa keluar.
Kata Purbaya, Dikbud ini masalahnya ada di persoalan aset. Sedangkan Dinas Sosial alasannya apa dia tidak tahu. Meski demikian, untuk Dikbud sudah mengkonfirmasi bahwa akan segera mengajukan laporan asetnya.
“Dikbud ini UPTD-nya banyak dan aset-aset mereka juga sangat banyak, tapi mereka berjanji hari ini akan masukan dokumen tersebut, jelasnya.
Lanjutnya, persoalan aset ini cukup rumit, sementara batas waktu pengumpulan RKA itu sampai 30 Maret 2025. (Red)
